Subscribe:
Feed RSS
-
Berlangganan
Langganan
Sudah punya akun WordPress.com? Login sekarang.
Halamanini menampilkan produk hukum yang berhubungan dengan pemberantasan TindakPidana Korupsi yang sengaja kami akses dari sumber aslinya http://infokorupsi.com/ terdiri dari : 1. Undang-undangDasar 1945. 2. KetetapanMPR. 3. Undang-Undang. 4. PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang 5. PeraturanPemerintah. 6. InstruksiPresiden. 7. KeputusanPresiden 8. PeraturanMenteri 9. PutusanMahkamah Konstitusi. 10. PeraturanDaerah 11. SuratEdaran 12. KonvensiInternasional. 13. Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia : Semoga semua pihak dapat membacanya sebagai landasan hukumapabila mendapatkan indikasi […]
Januari 22, 2011
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak PidanaKorupsi
Januari 22, 2011
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Keempat Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Januari 22, 2011
1. Ketetapan MPR RI Nomor Xi/Mpr/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme
Januari 22, 2011
UU No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. UU No. 14 Tahun 1985 Tanggal 30 Desember 1985 tentang Mahkamah Agung. UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik […]
Januari 22, 2011
PP RI No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . PP RI No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP RI No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP RI No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan […]
Januari 22, 2011
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib
Januari 22, 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun […]
Januari 22, 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Januari 22, 2011
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-I/2003. Putusan Perkara Nomor 024/PUU-I/2003. Putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004. Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
Jalan Pintas 
Januari 22, 2011
0